Widget HTML Atas

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, undang undang, tata,
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Apakah yang dimaksud dengan tata urutan perundang-undangan? Mengapa peraturan perundang-undangan harus dibuat sesuai dengan tata urutannya? Tata urutan biasa juga disebut dengan hierarki. Tata urutan perundang-undangan adalah tingkatan atau penjenjangan jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Adapun peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat berwenang yang memiliki kekuatan mengikat secara umum. Tata cara pembentukan perundang-undangan berdasarkan urutannya telah diatur dengan undang- undang yang tersendiri, yakni UU No. 10 Tahun 2004. Menurut undang- undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. undang-undang dasar RI tahun 1945 (UUD 1945);
2. undang-undang (UU)/peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu);
3. peraturan pemerintah (PP);
4. peraturan presiden (perpres);
5. peraturan daerah (perda), terdiri atas
a. peraturan daerah provinsi,
b. peraturan daerah kabupaten/kota,
c. peraturan desa.

Tata urutan tersebut memperlihatkan bahwa undang-undang dasar (UUD 1945) menempati kedudukan paling tinggi, sedangkan peraturan tingkat desa menempati kedudukan paling rendah. Tata urutan tersebut menjadi pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang lebih bawah bersifat menjabarkan dan menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Adapun yang menjadi sumber dari segala sumber hukum pembentukan semua peraturan perundang-undangan tersebut adalah Pancasila.


1. UUD I945

Negara kita memiliki UUD 1945 yang dijadikan sebagai landasan dasar pengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kamu pasti masih ingat bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi atau hukum dasar yang tertulis. Nah, terkait dengan peraturan perundang- undangan ini, semua peraturan perundang-undangan di negara kita tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

UUD 1945 merupakan produk hukum yang istimewa. Di samping kedudukannya yang vital, UUD 1945 justru dirancang sebelum bangsa Indonesia merdeka dan terbentuk menjadi negara. UUD 1945 dibuat melalui jalur khusus oleh para tokoh pendiri negara yang tergabung dalam BPUPKI. UUD 1945 dibuat dengan maksud untuk memberikan landasan bagi terbentuk, berdiri, dan keberlangsungan hidup negara Indonesia.

Oleh sebab itu, di dalam UUD 1945 disebutkan dengan jelas hal- hal mendasar yang bersangkut-paut dengan negara. Melalui bagian pendahuluannya yang lazim disebut Pembukaan UUD 1945 disebutkan tentang dasar negara, bentuk pemerintahan negara, dan tujuan negara. Selanjutnya, di dalam batang tubuhnya pasal-pasal diatur ketentuan-ketentuan pokok lain tentang penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

Setelah Indonesia merdeka dan berdiri sebagai negara, UUD 1945 disahkan menjadi konstitusi. Pengesahannya juga dilakukan oleh para pendiri negara yang tergabung dalam PPKI dalam keadaan mendesak. Setelah pembentukan dan pengesahannya dilakukan dalam keadaan darurat, penanganan lebih lanjut atas UUD 1945 barulah diserahkan kepada lembaga khusus permanen yang disebut MPR. Di dalam UUD 1945 sendiri, hal-hal ini sudah diatur ketentuannya, termasuk juga jika terhadap UUD 1945 hendak dilakukan perbaikan (amendemen).


2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. Selain untuk menjalankan ketentuan-ketentuan dalam UUD, undang-undang juga dibuat untuk mengatur hal-hal yang belum ditetapkan dalam UUD. Undang-undang merupakan penjabaran langsung dari UUD. Dalam UUD 1945, ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan penetapan UU di antaranya terdapat dalam pasal 5, pasal 20, pasal 21, dan pasal 22D.

Pada prinsipnya, kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR. Namun, presiden juga memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU). Rancangan undang-undang adalah konsep awal undang-undang dalam bentuk mentah yang masih perlu dimatangkan melalui pembahasan dan penyempurnaan.

Secara keseluruhan, presiden juga menjadi partner (pasangan) DPR dalam pembahasan dan menyetujui un- dang-undang. Undang-undang tidak dapat dibuat, disetujui, dan disahkan hanya oleh salah satu pihak. Undang- undang (dalam bentuk RUU) boleh di- ajukan atau diusulkan oleh salah satu pihak, tetapi harus dibahas dan kemudian disahkan melalui persetujuan bersama antara kedua belah pihak (DPR dan presiden).

Adapun peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sepenuhnya oleh presiden tanpa lewat persetujuan bersama DPR. Perpu ditetapkan oleh presiden dalam keadaan genting (darurat) yang memaksa. Namun, dalam waktu berikutnya, perpu harus mendapat persetujuan dari DPR dalam persidangan DPR berikutnya. Jika tidak mendapat persetujuan dari DPR, perpu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


3. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah (PP) dibuat dan ditetapkan oleh presiden dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan. Peraturan pemerintah dibuat dan ditetapkan untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Hal ini seperti diatur dalam UUD 1945 Pasal 5 Ayat (2), yang berbunyi, “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.”


4. Peraturan Presiden

Sebagaimana peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (per- pres) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh presiden. Peraturan presiden dibuat untuk melaksanakan perintah atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Peraturan presiden juga dapat dibuat untuk melaksanakan atau menindaklanjuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan pemerintah.


5. Peraturan Daerah

Peraturan daerah (perda) ialah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah dapat berupa peraturan daerah tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota, dan tingkat desa. Peraturan daerah berisi ketentuan-ketentuan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi-kondisi khusus daerah. Peraturan daerah juga dapat berisi penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Di tingkat provinsi, peraturan daerah dibuat DPRD provinsi melalui persetujuan dengan gubernur. Di tingkat kabupaten atau kota, peraturan daerah dibuat DPRD kabupaten atau kota melalui persetujuan dengan bupati atau walikota. Di tingkat desa, peraturan daerah atau peraturan desa dibuat oleh badan perwakilan desa (atau nama lainnya) melalui persetujuan dengan kepala desa atau lurah.

Baca juga: Pengertian Pelanggaran HAM


DAFTAR PUSTAKA
Pendidikan Kewarganegaraan 2 : Untuk SMP dan MTs Kelas VIII / Sugiyarto ; Editor Akhmad Zamroni ; Ilustrator Haryana Humardani . — Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

Akhbar Sanusi
Akhbar Sanusi Pernah mengajar di SDIT Al-hanif Cilegon - Madrasah Jamilurrahman Jogjakarta - Ma'had Anni'mah Medan.