Widget HTML Atas

Jelaskan Sejarah Perkembangan HAM di Dunia

Jelaskan Sejarah Perkembangan HAM di Dunia
Jelaskan Sejarah Perkembangan HAM di Dunia

Sejarah Perkembangan HAM di Dunia

Sejarah perkembangan HAM atau hak asasi manusia bermula dari dunia Barat (Eropa). Pada abad ke- 17 seorang filsuf Inggris, John Locke merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada saat itu hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan politik. Ada tiga peristiwa penting di dunia Barat yang menandai sejarah perkembangan hak asasi manusia, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Francis.

a. Magna Charta (1215)

Magna Charta adalah piagam perjanjian antara Raja John dm Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah raja memberi jaminan beberapa hak kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.

b. Revolusi Amerika (I276)

Revolusi Amerika, yaitu perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Revolusi ini menghasilkan Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan) dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776.

c. Revolusi Francis (1789)

Revolusi Prancis. yaitu pemberontakan rakyat Francis kepada rajanya sendiri (Louis) yang lelah benindak sewenang-wenang dan absolut. Revolusi Prancis menghasilkan Declaration des droits de I’homme et du citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara). Pernyataan ini memuat tiga hal, yaitu hak atas kebebasan (liberty), kesamaan (egality) dan persaudaraan (fraternite).

d. African Charter on Human and Peoples Rights

Afrika (Banjul) Manusia dan Piagam Hak Masyarakat, 27 Juni 1981, OAU. Negara-negara Afrika anggota Organisasi Persatuan Afrika, pihak dalam konvensi ini berjudul “Piagam Afrika Manusia dan Hak Rakyat”.Dalam konferensi ini, semua negara Afrika secara tegas berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kolonialisme dari Afrika, untuk mengkoordinasikan dan mengintensifkan kerjasama dan upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Afrika. Selain itu, juga meningkatkan kerja sama internasional harus memerhatikan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Semua negara Afrika sadar bahwa untuk mencapai pembebasan total Afrika, orang-orang masih berjuang untuk menghilanglang kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, dan Zionisme. Selain itu, untuk membongkar pangkalan militer asing yang agresif dan segala bentuk diskriminasi, khususnya pada kelompok etnis ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan pendapat politik.

e. Declaration on The Rights to Development

(Deklarasi Hak atas Pembangunan) pada tahun 1986 oleh negara Dunia Ketiga. Deklarasi ini menegaskan bahwa manusia adalah subjek utama proses pembangunan dan kebijakan pembangunan sehingga manusia sebagai peserta utama dan penerima manfaat pembangunan.Upaya di tingkat internasional untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia harus disertai dengan upaya untuk membangun tata ekonomi baru internasional. Ditegaskan bahwa ada hubungan erat antara perlucutan senjata dan pembangunan. Kemajuan di bidang perlucutan senjata jauh akan mempromosikan kemajuan di bidang pengembangan.

f. Cairo Declaration on Human Right in Islam

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan deklarasi dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam di Kairo pada tahun 1990 yang memberikan gambaran umum pada Islam tentang hak asasi manusia dan menegaskan Islam syariah sebagai satu-satunya sumber. Deklarasi ini menyatakan tujuannya untuk menjadi pedoman umum bagi negara anggota OKI di bidang hak asasi manusia. Deklarasi ini sebagai respon Islam pada pasca-Perang Dunia II PBB dari tahun 1948.

g. Bangkok Declaration

Deklarasi Bangkok diadopsi pada pertemuan negara-negara Asia pada lahun 1993. Dalam konferensi ini, pemerintah negara-negara Asia telah menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Mereka menyatakan pandangannya saling ketergantungan dan dapat dibagi hak asasi manusia dan menekankan perlunya universalitas, objektivitas, dan nonselektivitas hak asasi manusia.

h. Deklarasi PBB (Deklarasi Wina) Tahun 1993

Deklarasi ini merupakan deklarasi universal yang ditandatangani oleh semua negara anggota PBB di ibu kota Austria, yaitu Wina. Oleh karenanya, dikenal dengan Deklarasi Wina. Hasilnya adalah mendeklarasikan hak asasi generasi ketiga, yaitu hak pembangunan. Deklarasi ini sesungguhnya adalah re-evaluasi tahap dua dari Deklarasi HAM, yaitu bentuk evaluasi serta penyesuaian yang disetujui semua anggota PBB, termasuk Indonesia.
Baca Juga : Apa itu Majelis Umum PBB?

Sumber : Pendidikan Kewarganegaraan / penulis, Atik Hartati, Sarwono. — Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.
Akhbar Sanusi
Akhbar Sanusi Pendiri SEO Kilat, penulis e-book SEO Storm Resistant, desainer, dan kontributor konten SEO.