Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Jelaskan Pengertian Otonomi Daerah, Tujuan, Prinsip, dan Contoh Pelaksanaan

Otonomi Daerah
Otonomi Daerah

Otonomi Daerah memberikan peluang yang optimal bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kepemimpinan yang terbuka dari segenap penyelenggara pemerintahan daerah merupakan salah satu syarat bagi berkembangnya pembangunan dan pemerintahan yang demokratis. Salah satu keterbukaan dalam kepemimpinan pemerintah daerah, adanya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan meliputi berbagai bidang yaitu politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk tercapainya pelaksanaan yang lebih optimal atas kegiatan-kegiatan itu, maka perlu adanya suatu kebijakan publik yang memuat pendapat rakyat dan pendapat para pejabat negara yang mewakili rakyat. 

Dasar hukum otonomi daerah adalah Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 ini merupakan undang-undang pemerintahan daerah yang dibuat berdasarkan pasal 18 UUD 1945.
Pengertian otonomi daerah, pentingnya partisipasi dan proaktif masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah, serta langkah- langkah aktif dalam memecahkan masalah berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah akan kita pelajari dalam uraian berikut ini.


Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu auto artinya sendiri, sedangkan nomos artinya undang-undang. Jadi, otonomi artinya undang-undang sendiri (Zelfwetgeving; dikutif: Drs. Djam’an Djajoeki, M.Pd. 1999. Sistem Pemerintahan di Daerah. hal. 7. Jurusan PMPKn. FPIPS, IKIP Bandung). Di Indonesia otonomi mengandung arti perundangan (regeling) dan pemerintahan (bestuur). Dengan diberikannya hak dan kekuasaan perundang-undangan serta pemerintahan kepada daerah otonomi (seperti provinsi, kabupaten/kota) diharapkan daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Misalnya, membentuk peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan UUD atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.

Daerah otonom disebut juga daerah. Daerah ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Untuk melihat luas/batas-batas rumah tangga suatu daerah, dapat ditinjau dari dua sudut yaitu:
1. Sudut materi maksudnya isi dan luas rumah tangga daerah tersebut tergantung dari sistem rumah tangga yang digunakan. Menurut The Liang Gie dan Van der Pot, isi dan luasnya rumah tangga daerah meliputi:
a. Rumah tangga secara materiil: adanya pembagian kewenangan/tugas secara rinci antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tegas dalam undang-undang pembentukannya.
b. Rumah tangga secara formal: tidak terdapatnya perbedaan (baik sifat maupun urusan) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah otonom. Setiap kesatuan masyarakat hukum dapat mengerja- kannya. Pembagian tugas didasarkan pada pertimbangan rasional dan praktis sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Sudut teritorium maksudnya luas kekuasaan otonomi suatu daerah terbatas pada luas wilayahnya saja. Jadi, di luar batas wilayahnya, daerah otonom tidak mempunyai kekuasaan meskipun terhadap penduduk sendiri. 

Baca juga: Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam pancasila

Pengertian Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Asas Pembantuan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Tugas pembantuan adalah penugasan untuk melaksanakan tugas tertentu dari:
a. Pemerintah kepada daerah dan/atau desa.
b. Pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa.
c. Pemerintah kabupaten/kota kepada desa.

Pemerintahan daerah yang ingin dikembangkan dewasa ini bertumpu pada nilai demokratisasi, pemberdayaan, dan pelayanan. Ini berarti bahwa pemerintahan daerah memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangannya. Dengan demikian, seluruh potensi dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dikembangkan.

Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah. Di samping itu, pelaksanaan otonomi daerah juga harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mengacu kepada UUD 1945, dan Undang-undang. Isi pasal-pasal dalam UUD 1945 sebagai berikut.

Pasal 18:
Ayat (1) berbunyi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur undang-undang.”
Ayat (2) berbunyi, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”
Ayat (3) berbunyi, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”
Ayat (4) berbunyi, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”
Ayat (5) berbunyi, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”
Ayat (6) berbunyi, “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A:
Ayat (1) berbunyi, “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kebupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
Ayat (2) berbunyi, “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B:
Ayat (1) berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”
Ayat (2) berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Asas desentralisasi dan otonomi dapat memacu keterlibatan masyarakat dalam proses pencarian fakta dan data lapangan tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, untuk kemajuan daerahnya. Demikian pula keterlibatan pemerintah daerah sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan yang efektif dan sesuai dengan tuntutan partisipasi masyarakat lokal.


Tujuan Pembentukan Otonomi Daerah

Terbitnya Undang-undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah wujud nyata reformasi dalam sektor pemerintahan demokratis. Inilah yang menjadi tuntutan aspirasi masyarakat Indonesia dewasa ini. Dengan kebijakan ini diharapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab mampu memberdayakan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pembangunan daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dilaksanakan secara lebih aspiratif, partisipatif, dan demokratis bersama seluruh unsur kekuatan masyarakat di daerah.

Kebijakan otonomi daerah diharapkan akan mampu memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini dilaksanakan berdasarkan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi, dan keanekaragaman daerah.

a. Pembentukan dan Susunan Pemerintah Daerah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintah daerah. Daerah-daerah ini berwenang mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah (daerah yang bersandingan) atau pemekaran suatu daerah menjadi dua/lebih daerah.

Daerah tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain. Pemerintah daerah terdiri dari gubernur, bupati atau walikota beserta perangkat daerah lainnya. Setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah.
Perangkat daerah lainnya menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, terdiri atas:

1) Sekratariat daerah propinsi dipimpin oleh Sekretaris daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wakilkota.

2) Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Dinas daerah ini dipimpin oleh seorang kepala dinas yang diangkat oleh kepala daerah.

3) Lembaga teknis daerah propinsi yang dipimpin oleh Kepala yang berada di bawh dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Misalnya : Badan Penelitian dan Pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan


b. Kewenangan dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah
Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi:
1) Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, misalnya pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal dan prasarana lingkungan dasar.
2) Urusan pilihan adalah urusan yang terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Otonomi Daerah
Otonomi Daerah


Keterangan:

Eksternalitas : pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.
Akuntabilitas : pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani suatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih dekat/langsung dengan dampak dari urusan yang ditangani tersebut.
Efisiensi : bila suatu urusan yang penanganannya lebih berdaya guna dilaksanakan oleh strata pemerintahan tertentu, maka strata pemerintahan itulah yang lebih tepat untuk menangani urusan pemerintahan.

Beberapa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 13 dan pasal 14 UU Republik Indone- sia Nomor 32 Tahun 2004, intinya meliputi:
1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4) Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5) Penanganan bidang kesehatan.
6) Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
7) Penanggulangan masalah sosial.
8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
10) Pengendalian lingkungan hidup.
11) Pelayanan pertanahan.
12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
14) Pelayanan administrasi penanaman modal.
15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan.

Daerah berwenang pula mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang tersedia di wilayahnya. Di samping itu, daerah bertanggung jawab dalam memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Wilayah daerah provinsi terdiri atas wilayah darat dan laut. Kewenangan daerah di wilayah laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut. Kewenangan daerah di wilayah darat meliputi pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, penegakkan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah, dan bantuan penegakkan keamanan serta kedaulatan negara.

Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan sumber dana, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Selanjutnya Pemda dapat meningkatkan perekonomian daerah dengan memberi kemudahan- kemudahan berupa:
1) Penyediaan sarana prasarana.
2) Dana stimulan.
3) Pemberian modal usaha.
4) Bantuan teknis.
5) Keringanan biaya.
6) Percepatan pemberian izin.

Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sendiri. Untuk itu pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan daerah. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang antara lain:

1) Pendapatan asli daerah yang terdiri dari:
a) Hasil pajak daerah.
b) Hasil retribusi daerah.
c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
e) Dana perimbangan

2) Dana bagi hasil (bersumber dari pajak dan sumber daya alam) terdiri dari:
a) Dana alokasi umum.
b) Dana alokasi khusus.

3) Pinjaman daerah

4) Lain-lain pendapatan

Peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu mencapai tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah ialah untuk mewujudkan kesejahteraan keadilan masyarakat dan meringankan beban masyarakat. Segala permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan otonomi daerah akan menjadi masukkan dan perbaikan bagi pemerintah dan perundang-undangan otonomi.


Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam otonomi daerah, yaitu:
a. Prinsip otonomi seluas-luasnya artinya daerah berwenang mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan Undang-undang (misalnya selain bidang-bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama).
b. Prinsip otonomi nyata adalah bahwa untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah.
c. Prinsip otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang penye- lenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.


Contoh Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Kehidupan Sehari-hari

Dalam kenyataan hidup sehari-hari kita dapat melakukan langkah- langkah aktif berkaitan dengan otonomi daerah. Berikut berbagai perilaku yang mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah.

a. Di Lingkungan Keluarga
Contoh pelaksanaan otonomi daerah (otda) dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, di antaranya:
1) Menyelesaikan semua persoalan keluarga secara musyawarah untuk mencapai keputusan sebaik-baiknya demi kepen- tingan keluarga. Segenap ang- gota keluarga melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab.
2) Anak-anak dalam suatu keluarga diberi kepercayaan oleh orang tua untuk belajar. Mereka juga diberi kepercayaan untuk meng- atur keperluannya sesuai dengan uang yang diterima dari orang tuanya.
3) Orang tua memberi keleluasaan kepada putra dan menantunya untuk menyelesaikan persoalan dan mengurus rumah tangganya sendiri.

b. Di Lingkungan Sekolah
Contoh pelaksanaan otonomi daerah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, di antaranya:
1) Dengan manajemen berbasis sekolah, guru maupun sekolah masing- masing memiliki hak otonom untuk mengembangkan kualitas pendidikan. Akan tetapi, hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolahnya masing-masing.
2) Para siswa di kelas, melalui bimbingan wali kelas melaksanakan program sekolah sesuai dengan kemampuan masing- masing kelas. Misalnya, dalam pengaturan jadwal piket kelas, perencanaan acara kelas, dan penataan ruang kelas, diserah- kan sepenuhnya kepada krea- tifitas siswa.
3) OSIS tidak menjadi bagian dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. OSIS juga memper- siapkan pengkaderan bagi para siswa dengan pelatihan kepe- mimpinan, keterampilan, dan tanggung jawab.

c. Di Lingkungan Masyarakat
Contoh pelaksanaan otonomi daerah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, di antaranya:
1) Beberapa organisasi masyarakat berperan penting dalam menampung berbagai aspirasi masyarakat.
2) Setiap partai politik berusaha memajukan masing-masing par- tainya dalam menegakkan de- mokrasi Pancasila dan aspirasi rakyat. Hal ini dijalankan sesuai dengan fungsi partai politik sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik.
3) Masyarakat di tingkat RT atau RW melaksanakan program yang dicanangkan pemerintah desa/kelurahan sesuai dengan kemampuan warga setempat. Misalnya dalam penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan, program PKK dan penataan pembangunan, serta lingkungan hidup.
4) Karang Taruna menjadi sarana bagi para pemuda untuk menampung dan menyalurkan bakat dan aspirasi mereka.

d. Media Masa
Contoh pelaksanaan otonomi daerah pada media massa, di antaranya:
1) Media massa cetak maupun elektronik menampung suara pembaca atau dialog interaktif. Ini dilakukan untuk mendapat tanggapan dari pihak terkait sehingga masalah-masalah dapat segera diselesaikan.
2) Media massa menjadi sarana penyampaian informasi tentang pembangunan daerah bagi masyarakat.

e. Lembaga Swadaya Masyarakat
Di samping sebagai penyalur aspirasi masyarakat, LSM mengawasi kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya dalam pembangunan.

Peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu mencapai tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah adalah mewujudkan kesejahteraan keadilan masyarakat dan meringankan beban masyarakat. Segala permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan otonomi daerah akan menjadi masukkan bagi pemerintah dan perbaikan perundang-undangan otonomi daerah di masa mendatang.

Baca juga: Pengertian Desentralisasi


DAFTAR PUSTAKA
PKn 3 : Kelas IX SMP dan MTs / penulis Dewi Aniaty, Aviani Santi Baryono ; editor, Toni Kurnia, . — Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

Akhbar Sanusi
Akhbar Sanusi Owner and CEO of seokilat.com. A man energetic, full of passion, and easily touched by sad things.